Author: author lydiprim
-
Sertifikasi Kapal Ikan
Hingga 15 Maret 2019, secara nasional jumlah kapal ikan di bawah 7 GT yang telah teridentifikasi adalah sebanyak 38.931 unit. Darinya, 36593 unit sudah memperoleh Pas Kecil, dengan rincian 21.740 unit (Pulau Jawa) dan 14.853 unit (Luar Jawa). Demikian data yang rilis oleh Ditjen Perhubungan Laut (DJPL) Kemenhub. Jumlah di atas tentu terus bertambah…
-
Larangan Dalam Usaha Penangkapan Ikan Di Indonesia
Setidaknya ada dua kebijakan utama yang diterapkan, yaitu kedaulatan atas sumber daya perikanan, dan Penerapan Perikanan Lestari (sustainable fishing). Berikut adalah lima larangan yang penting diperhatikan oleh pelaku usaha perikanan tangkap di Indonesia. Pertama, Menggunakan kapal Milik Asing dan Eks Asing. Larangan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Negatif…
-
Keterbukaan pengelolaan perikanan
KNTI mendorong keterbukaan pengelolaan perikanan nasional adalah untuk mellindungi nelayan tradisional dan mendorong pengelolaan serta pemanfaatan lestari sumber daya perikanan. Standar keterbukaan perikanan tersebut adalah: A. Akses publik terhadap seluruh undang-undang perikanan nasional, peraturan dan dokumen-dokumen resmi kebijakan. (Public registry of national fisheries laws, regulations and official policy documents). B. Adanya ringkasan dari…
-
Kerjasama Hubla dan KKP
Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) dan Dirjen Perikanan Tangkap, menandatangani kerjasama tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Ikan dan Kepelautan kapal ikan. Ruang lingkup perjanjian kerja sama di atas meliputi: (1) penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap dan laik simpan; (2) pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal ikan; (3) sinkronisasi dan pertukaran database kapal ikan dan…